Sebagaimana diketahui Andi Tenri Abeng A.Ptnh, Kepala Seksi HTPT Kantor Pertanahan Kota Bekasi mendapat tugas baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor; dan Robinson Simangunsong SH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, mendapat tugas baru sebagai Kabid PGT di Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat di Bandung. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi saat ini dijabat oleh Embun Sari A.Ptnh, yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit Pengukuran di BPN Pusat.

Dalam acara yang dimulai sejak pukul 15 WIB sampai dengan selesai pukul 17.30 WIB, tampak hadir pejabat eselon V, di antaranya Kasubsi HTPT dan Ke PPAT-an Rusli Yacob SH MM, Kasubsi Pendaftaran Hak Cilvia A.Ptnh, Kasubsi Penetapan Hak Tanah Iwean Setiawan S.Sos MH. Sedangkan, pejabat eselon IV, di antaranya Kasi SPP Mujahidin Suriyadi ST, Kasi Sengketa dan Konflik Saikun SH, dan seluruh pegawai yang lainnya jajaran pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang baru, Embun Sari A.Ptnh dalam sambutannya mengatakan, mengajak bawahannya untuk bisa bekerjasama dengan baik dalam menata pertanahan di Kota Bekasi, dalam menyukseskan program-program strategis diantaranya sebelas Agenda BPN sesuai tupoksi masing-masing secara harmonis.

“Mari kita sama-sama meningkatkan pelayanan dengan baik, agar masyarakat puas terhadap BPN. Sebab, kita sebagai pengemban tugas program pemerintah dan program-program strategis BPN,” ujar Embun Sari.

Embun Sari, didampingi Andi Tenri Abenmg—yang saat ini sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, saat dijumpa Global Post di halaman Kanwil BPN Provinsi di Bandung,  juga mengatakan harapannya tentang dukungan dan kerjasama yang baik itu.

Sementara itu, Kepala Pusat Hukum dan Humas Kantor Pusat BPN RI Sri Maharani Dwi Putri RM. SH mengatakan, pelantikan dan perombakan jabatan dilaksanakan Kepala BPN RI Djoyo Winoto sebagai kebutuhan dalam meningkatkan peran pelayanan publik.

“Hal itu sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi terutama dalam mewujudkan pemerintah dan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta dipercaya rakyat (Good Government and Good Governance),” ujarnya. 

 Dikatakan Sri Maharani bahwa BPN RI sebagai pengemban visi harus mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta keadilan yang keberlanjutan, sesuai sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seutuhnya.

 “Kepala BPN RI Bapak Djoyo, mengingatkan untuk bahwa 11 Agenda BPN selalu menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan menterjemahkan dalam konteks tugas dan fungsi (tupoksi),” imbuh Kepala Hukum dan Humas BPN Pusat tersebut kepada Global Post di Jalan Sisimangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.      

Di lain pihak, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasional Coruption Wach (NCW), C Herry SL, yang juga sebagai dewan pendiri NCW dan Ketua DPW NCW DKI Jakarta, mendukung perombakan pejabat struktural di lingkungan BPN RI itu. “Kami juga menginginkan pemerintahan bersih, baik dan berwibawa, untuk mewujudkan Indonesia bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” ujarnya.

 Menurut C Herry SL, demi lancarnya program-program kerja strategis BPN yang lebih baik, memang tidak ada alasan Kepala BPN RI Djoyo Winoto Ph.D menunda-nunda waktu untuk merombak dan melantik bawahannya, baik jabatan promosi maupun mutasi. “Lebih cepat, lebih baik,” ujarnya.

       C Herry SL menegaskan, merupakan kewajiban sebagai aparatur pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan, pengayoman dan maupun perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

     “Oleh sebab itu sudah saatnya bagi para penyelenggara negara untuk lebih bertanggung jawab kepada masyarakat, dan lebih berdedikasi terhadap tugas-tugas serta kewajiban yang telah diamanatkan,” ujar C Herry SL.

       Dia mengingatkan, saat ini prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan tidak dapat dihindari lagi. menyusul dengan ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang telah membuka seluas-luasnya akses kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang ingin mereka ketahui dari pemerintahannya.

      “Semoga dengan mendapat tugas baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Embun Sari, mampu lebih meningkatkan program-program BPN, dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat atas tanah yang dimiliki rakyat,” pungkas C Herry SL. (Her)